Disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, PT PP Energi dan PT Flobamor, selaku BUMD Provinsi NTT sepakat menandatangani Perjanjian Pendahuluan atau HoA (Head of Agreement) terkait komitmen dari Flobamor untuk menyuplai bahan bakar biomassa sebagai bagian dari pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Penandatanganan perjanjian pendahuluan dilakukan pada Kamis (12/9) di Hotel Aston, Kupang, sebagai bagian dari rangkaian acara Focus Group Discussion (FGD) terkait program serupa. Dalam FGD tersebut, hadir sejumlah pejabat kementerian terkait, antara lain Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana kawasan transmigrasi Kemendes PDT, serta General Manager Perencanaan PLN Wilayah NTT.
Dalam sambutannya, Wagub NTT berpesan agar pengembangan infrastruktur tenaga listrik di daerah Atambua dapat dilakukan segera untuk menunjang pembangunan daerah tersebut. Selain itu, diharapkan agar BUMN dan BUMD dapat membuat skema kerja sama yang berkelanjutan agar dapat direplikasi di wilayah lain di NTT.
FGD ini sendiri merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pra-studi kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) NTT yang didukung oleh Global Green Growth Institute (GGGI), sebuah lembaga antarpemerintah yang bernaung di bawah Kementerian PPN/Bappenas. Dalam program ini, GGGI memiliki misi untuk mendorong pertumbuhan hijau di Indonesia, antara lain melalui pengembangan energi terbarukan berbasis biomassa.
FGD ini bertujuan untuk mendengarkan kesiapan Pemerintah Provinsi NTT dan PLN Wilayah NTT dalam rangka pengembangan energi terbarukan, komitmen dan dukungan dari Pemerintah Pusat, serta pembahasan tahapan-tahapan untuk merealisasikan program tersebut.
Dalam program yang diusulkan, PT PP Energi selaku anak perusahaan BUMN yang bergerak di sektor energi akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) berbasis masyarakat dengan kapasitas awal 5 MW melalui skema IPP. Konsep berbasis masyarakat ini diusung PP Energi dengan mempertimbangkan aspek bahan bakar biomassa yang diperoleh dari sumber lokal di sekitar lokasi pembangkit.
Transaksi bahan bakar biomassa antara IPP dan Flobamor tersebut akan berdampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar yang akan berperan menjadi penyedia sumber bahan baku. Melalui konsep ini, sinergi antara PLN, IPP, dan masyarakat lokal akan terjalin erat dan saling mendukung satu sama lain.
PLTBm sendiri akan didesain untuk dapat menyerap berbagai sumber bahan baku biomassa yang ada saat ini dan biomassa baru, antara lain tebangan kayu gamal, residu hutan, bambu, pangkasan perkebunan, serta biomassa lainnya yang termasuk kategori limbah/buangan. “Kami menjanjikan suplai listrik yang berkemampuan load-follower, tidak intermittent karena cuaca dan iklim, serta dapat menyalurkan listrik stabil selama 24 jam untuk masyarakat NTT”, ujar Ario Setyawan, Direktur Utama PT PP Energi.
Perkuat Kelistrikan di Perbatasan
Kendati belum ada lokasi definitif, pengembangan PLTBm akan dilakukan di Kawasan Timor Tengah bagian Utara, sesuai arahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT). Hal tersebut diperkuat oleh Kementerian ESDM yang menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi di daerah Timor Tengah masih rendah, sehingga upaya swasta untuk menyediakan listrik andal di daerah tersebut akan didukung oleh pemerintah, terutama karena daerah tersebut juga merupakan daerah perbatasan dengan Timor Leste, sehingga pengembangan listrik energi terbarukan di kawasan tersebut akan bernilai tinggi.
Konsep pengembangan PLTBm berbasis masyarakat ini akan menjadi showcase dan solusi dalam pengembangan energi terbarukan di Negara Kepulauan dengan konsep listrik stabil 24 jam tanpa memerlukan support dari pembangkit lainnya. Selain itu, program ini juga menjadi percontohan sinergi BUMN dengan BUMD melalui komitmen penyediaan dan penyerapan bahan bakar biomassa.